Widya Widyawati Muljana's

Widya Widyawati Muljana's

BAB I PENDAHULUAN. dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal

BAB I PENDAHULUAN. dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal
Read more
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 13A Cukup jelas. Pasal 13B Cukup jelas

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 13A Cukup jelas. Pasal 13B Cukup jelas
Read more
PRODI D-III KEPERAWATAN POLTEKKES

PRODI D-III KEPERAWATAN POLTEKKES
Read more
BAB II LANDASAN TEORI A. KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS (PSYCHOLOGICAL WELL-BEING) 1. Definisi Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

BAB II LANDASAN TEORI A. KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS (PSYCHOLOGICAL WELL-BEING) 1. Definisi Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)
Read more
d 31 Desember 2016 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

d 31 Desember 2016 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Read more
Pertemuan 2 Representasi Citra

Pertemuan 2 Representasi Citra
Read more
Identifikasi Lalat Buah yang Menyerang Buah Naga (Hylocereus sp.) di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Identifikasi Lalat Buah yang Menyerang Buah Naga (Hylocereus sp.) di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
Read more
BAB II KAJIAN TEORI. akhlak, terlebih dahulu di sini penulis memberikan pengertian secara terpisah. ahli tentang pengertian tersebut sebagai berikut :

BAB II KAJIAN TEORI. akhlak, terlebih dahulu di sini penulis memberikan pengertian secara terpisah. ahli tentang pengertian tersebut sebagai berikut :
Read more
ADAPTASI OLEH WAYAN KANTUN

ADAPTASI OLEH WAYAN KANTUN
Read more
Identifikasi Virus Penyebab Penyakit Kerdil pada Tanaman Padi di Sukamandi, Jawa Barat

Identifikasi Virus Penyebab Penyakit Kerdil pada Tanaman Padi di Sukamandi, Jawa Barat
Read more
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH

INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH
Read more
MODEL DINAMIKA SIMPANAN KARBON KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT RAMDHANI

MODEL DINAMIKA SIMPANAN KARBON KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT RAMDHANI
Read more
Y ACTIVE IMPERIAL JADE MA- ~TTRESSLILYACTIVE IMPE

Y ACTIVE IMPERIAL JADE MA- ~TTRESSLILYACTIVE IMPE
Read more
DAFTAR PUSTAKA. Chauhan Sumedha. (2015).Acceptance of mobile money by poor citizens of India: integrating trust into the technology acceptance model

DAFTAR PUSTAKA. Chauhan Sumedha. (2015).Acceptance of mobile money by poor citizens of India: integrating trust into the technology acceptance model
Read more
Lembar Informasi. Hutan Indonesia Yang teru s tergerus FOREST WATCH INDONESIA. Edisi November 2014

Lembar Informasi. Hutan Indonesia Yang teru s tergerus FOREST WATCH INDONESIA. Edisi November 2014
Read more
2001 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2001 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Read more
JIMVET. 01(2): (2017) ISSN :

JIMVET. 01(2): (2017) ISSN :
Read more
BAB I PENDAHULUAN. dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan

BAB I PENDAHULUAN. dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan
Read more
Panduan Penggunaan SIAkad Yudharta

Panduan Penggunaan SIAkad Yudharta
Read more
BAB 1 PENDAHULUAN. dalam kebijakan Indonesia sehat 2010 ( Dinkes Makassar, 2006 )

BAB 1 PENDAHULUAN. dalam kebijakan Indonesia sehat 2010 ( Dinkes Makassar, 2006 )
Read more
PENGEMBANGAN FIQH AL- ILMIYAH MELALUI PENDEKATAN MASHLAHAH DAN TAJDÎD

PENGEMBANGAN FIQH AL- ILMIYAH MELALUI PENDEKATAN MASHLAHAH DAN TAJDÎD
Read more
NEGERI 02 KOTA SKRIPSI OLEH ERNI YULITA DASAR KAN BENGKULU

NEGERI 02 KOTA SKRIPSI OLEH ERNI YULITA DASAR KAN BENGKULU
Read more
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN AKADEMIK OLEH: SYAHNUR SAID

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN AKADEMIK OLEH: SYAHNUR SAID
Read more
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG KEPUTUSAN DESA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG KEPUTUSAN DESA
Read more